hukum bpjs

Tanya: Ustaz, bagaimana hukumnya memanfaatkan BPJS? Ada seseorang yang sakit hepatitis dan harus berobat, kalau pakai umum pengobatannya mahal, untuk daftar BPJS yang gratis dari pemerintah tidak bisa dapat. (Hamba Allah)

—

Hukum Pemanfaatan BPJS

—

https://muslimahnews.net/2022/05/26/6679/

Oleh: K.H. M. Shiddiq al-Jawi

Muslimah News, FIKIH – Tanya: Ustaz, ada pertanyaan dari teman, bagaimana hukumnya memanfaatkan BPJS? Ada seseorang yang sakit hepatitis dan harus berobat, kalau pakai umum pengobatannya mahal, untuk daftar BPJS yang gratis dari pemerintah tidak bisa dapat. (Hamba Allah)

Jawab:

BPJS merupakan akad batil karena merupakan akad asuransi (at-ta’miin) konvensional yang sudah diharamkan syarak. Selain itu BPJS bertentangan dengan politik kesehatan dalam Islam yang menggratiskan layanan kesehatan dari pemerintah kepada rakyat.

Maka dari itu, segala konsekuensi akad (muqtadha al-‘aqad) dari akad asuransi tersebut juga haram hukumnya, seperti pemanfaatan BPJS untuk mendapat layanan kesehatan gratis dari pemerintah.

Kaidah fikih menyebutkan, “Idza saqatha al-ashlu saqatha al-far’u (jika perkara pokok sudah gugur, gugur pula perkara cabangnya).” (M. Shidqi al-Burnu, Mausu’ah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah, 1/271).

Hanya saja, keharaman pemanfaatan BPJS berubah menjadi boleh jika terjadi kondisi darurat, yakni kondisi terancamnya jiwa seseorang jika tidak melakukan yang haram. Jika kondisi seseorang belum sampai kondisi darurat ini, pemanfaatan BPJS tetap haram.

Imam Suyuthi mendefinisikan darurat sebagai berikut,

الضرورات هي بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب

“Darurat adalah sampainya seseorang pada batas yang jika ia tidak memakan yang diharamkan, ia akan binasa (mati) atau mendekati binasa (buluughu haddan in lam yatanaawal al-mamnu’ halaka aw qaaraba).” (Imam Suyuthi, Al-Asybah wa An-Nazha’ir, hlm. 61).

Imam Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan definisi darurat yang semakna dengan definisi Imam Suyuthi sebagai berikut,

الضرورات هي الإضطرار الملجئ الذي يخشى منه الهلاك

“Darurat adalah keterpaksaan yang sangat mendesak yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kebinasaan/kematian (al-idhthirar al-mulji’ alladzi yukhsya minhu al-halak).” (Taqiyuddin an-Nabhani, Asy-Syakhshiyah al-Islamiyah, III/477).

Maka dari itu, jika menurut dokter muslim yang tsiqah, penyakit hepatitis tersebut sudah sampai pada definisi darurat yang kami jelaskan, yakni kondisi terancamnya jiwa, maka berarti boleh hukumnya memanfaatkan BPJS. Jika belum sampai definisi darurat tersebut, berarti BPJS tetap haram. Wallahualam. [MNews/Rgl